Ketidak Berdayaan

Posted in Uncategorized with tags on Juni 12, 2009 by adit

Dalam kesendirianku
Kusebut nama-Mu
Ya.. Allah….
Damai mengaliri
Darahku
Hatiku
Jiwaku

Ingin kugapai kesejatian
Cinta-Mu
Ingin kuraih keabadian
Kasih-Mu

Tapi……………….
Gelapnya malam
Terjalnya tebing
Luasnya samudra
Menghentikan langkahku

Dalam keheningan malam-Mu
Dalam ketidakberdayaanku
Kubersimpuh di bumi-Mu
Memohon ampunan-Mu
Atas segala dosa dan noda
Yang mengaliri darahku
Yang membebani jiwaku
Yang melumuri jasadku

Dalam gelapnya malam-Mu
Beri aku cahaya
Dalam pendakian di tebing terjal-MU
Beri aku tali
Dalam melayari samudra luas-Mu
Beri aku bahtera

Dengan cahaya-Mu
Aku dapat berjalan di bumi-Mu
Dengan tali-Mu
Aku dapat mendaki di tebing terjal-Mu
Dengan bahtera-MU
Aku dapat berlayar di samudra luas-Mu

Untuk…
Menggapai cinta-Mu
Meraih Kasih-Mu
Kurela….
Hancur
Lebur
Musnah
Dalam kemahakuasaan dan keabadian-Mu

Golput, Bukti Gagalnya Demokrasi

Posted in Uncategorized with tags on Februari 19, 2009 by adit

Golput, Bukti Kegagalan Demokrasi
Oleh: Adit M. Paturusi

Kecendrungan meningkatnya golongan putih (Golput) terlihat pada berbagai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Dalam pilkada kabupaten, rata-rata golput 25 persen. Dalam pilkada kota dan provinsi rata-ratanya mencapai 34-50 persen (www.lsi.or.id).
Pada Pilkada DKI, Golput mencapai 37 persen, Jabar, golput mencapai 40 persen, Jateng, golput mencapai 45.25 persen, Jatim, golput di putaran kedua mencapai 40 persen, khusus di Banyuwangi, pada putaran pertama Golput sebesar 40,59 persen dan Putaran kedua menjadi 50 persen, Sumut, golput mencapai 40 persen, Sumsel, golput mencapai 29 persen, Sumbar golput mencapai 35,70 persen, Riau, golput mencapai 40 persen, Kaltim, golput mencapai 42-50%, Bali, golput mencapai 25%, dan Sulsel, pilkada dimenangkan golput, karena Yasin Limpo, yang menang hanya memperoleh suara, 1.432.572 (39.53%), sedangkan yang tidak memilih, sebesar 1.596.825. (www.eramuslim.com)
Kecenderungan meningkatnya jumlah Golput ini merupakan bukti gagalnya sistem demokrasi liberal dalam memberi kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Ironisnya, sebagian elit politik justru menjadikan rakyat sebagai kambing hitam, khususnya yang memilih untuk Golput.
Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, pernah melontarkan pernyataan perlunya MUI mengeluarkan fatwa soal Golput, karena Golput dinilai bisa merusak tatanan demokrasi. Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga penah melontarkan pernyataan bahwa warga yang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya (golput) baik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum (pemilu) semestinya tidak boleh menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Menurut dia, sengaja menjadi golput sangat bertentangan dengan Undang-undang dan menghancurkan tatanan demokrasi di Indonesia
Ketika MUI mengeluarkan fatwa haram Golput, sejumlah pihak menuding bahwa fatwa MUI tersebut tidak relevan dan tidak rasional. Bukan hanya karena MUI telah tergiring memasuki wilayah politik praktis yang oportunis-prgamatis, tapi juga karena system yang berlaku saat ini tidak sejalan dengan syariah.
Pertanyanya, kenapa banyak elit politik yang “ketakutan” melihat kecenderungan meningkatnya angka golput. Usulan Hidayat Nur Wahid agar MUI mengeluarkan fatwa soal Golput dan “larangan” Megawati untuk menjadi WNI bagi Golput justru kontraproduktif dengan demokrasi. Bukankah demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan? Dan golput juga bagian dari demokrasi. Jangankan menjadi Golput, untuk mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi liberal-kapitalis menjadi syariah atau khilafah Islamiah pun adalah hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Jadi bukan rakyat –Golput– yang semestinya tidak boleh menjadi WNI, tapi para pemimpin dan poli-tikus rakuslah seharusnya dicabut hak kewarganegaraannya. Demikian pula MUI, tidak semestinya “menjerumuskan” diri dalam kancah politik praktis yang oportunis-pragmatis dengan mengeluarkan fatwa haram golput. Kalau pun terpaksa MUI harus memasuki wilayah politik, semestinya yang difatwakan adalah wajibnya pemimpin menerapkan syariah dan haramnya memilih caleg, capres/cawapres, cagub/cawagub, cabup/cawabup dan cakades yang tidak amanah.
Seolah-olah kalau banyak rakyat golput, tidak ada caleg dan pemimpin yang terpilih atau minimal anggota legislative dan ekesekutif yang terpilih menjadi mandul dan bodoh. Padahal, dalam sistem demokrasi liberal, meski angka golput mencapai 90 persen, tetap ada caleg dan pemimpin yang terpilih dan tetap diakui legitimasinya, sebab pemenang bukan ditentukan banyaknya pemilih yang menyalurkan suara, tapi berdasarkan banyaknya suara yang diperoleh dari jumlah suara yang sah. Sebaliknya, meski meski pun seratus persen rakyat ikut menyalurkan hak pilihnya, jika sistem dan figurnya memang bobrok, maka pengelolaan negara dan pemerintahan juga akan tetap bobrok.
Alasan memilih golput
Seseorang tidak memilih bisa disebabkan karena alasan teknis, politis, atau ideoligis. Artinya, ketidaktaatan umat kepada pemerintah, khususnya dalam pemilu, selain karena memilih –sesuai UU Pemilu, memang bukan kewajiban– juga karena wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih lewat pemilu, termasuk para pejabat yang lahir dari rahim demokrasi (liberal-kapitalis) sebagian besar oportunis-pragmatis, bahkan ada yang amoral.
– Alasan teknis; golput karena alasan teknis misalnya, mencari nafkah, kedukaan, ketiduran atau karena tidak terdaftar sebagai pemilih dll.
– Alasan politis (apatis-skeptis); golput karena menilai tidak ada partai, caleg, kandidat yang dapat dipercaya atau bahkan berpandangan bahwa pemilu tidak akan membawa perubahan.
– Alasan ideologis; golput karena tidak percaya dengan system demokrasi liberal- kapitalis.
Dari berbagai alasan di atas, alangkah naifnya jika golput diharamkan. Selain kotraproduktif dengan makna demokrasi sendiri, juga dari segi syariah membawa konsekwensi dosa. Lantas berdosakah orang yang tidak ikut memilih karena mencari sesuap nasi untuk diri dan keluarganya? Berdosakah orang yang tidak memilih karena sudah bosan dibohongi? Sebaliknya, berpahalakah orang yang memilih karena dorongan nepotisme, fanatisme dan “serangan fajar”?
Tidak bisa dipungkiri bahwa pengelolaan negara dengan sistem demokrasi, baik demokrasi terpimpin (orla), demokrasi Pancasila (orba) maupun demokrasi liberal-kapitalis telah gagal memberi keadilan dan kesejahteraan pada rakyat. Dari segi sosial ekonomi, hampir setiap hari kita menyaksikan penindasan terhadap rakyat, tanah petani dirampas, pedagang K-5 dan kaum miskin kota diobrak-abrik, anak-anak putus sekolah, kurang gizi dan busung lapar. Lembaga peradilanpun masih disusupi mafia peradilan. Kasus suap yang melibatkan pejabat Kejaksaan Agung, Urip Tri Gunawan dan Untung Udji Santoso, salah satu bukti yang mencoreng lembaga penegak hukum.
Sementara legislatif yang mewakili kedaulatan rakyat juga sibuk mengurus diri sendiri dan kelompoknya. Dalam merumuskan dan menetapkan UU, tak jarang justru bertolak belakang dengan aspirasi dan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Belum lagi kasus kolusi, korupsi dan amoral sejumlah pejabat.
Sebagaimana dikutip dari http://www.eramuslim.com; Sepanjang pemerintahan Presiden SBY/JK, masyarakat hanya disuguhi kondisi ekonomi yang terus memburuk, jumlah rakyat miskin yang bertambah, pengangguran memanjang, dan semakin banyaknya pemimpin politik, anggota dewan, pejabat yang masuk bui. Termasuk kasus amoral. Seperti yang dilakukan oleh anggota PDIP Max Moein, yang menzinahi sekratrisnya, atau Yahya Zaini dengan Eva,yang foto telanjangnya beredar ke mana-mana lewat ponsel.
Di tambah lagi, kasus sogok dan suap, yang tak henti-henti, seperti yang dipertontonkan Hamka Yamdu dan Anthony Zaydra (anggota FPG) , yang sedang menunggu proses dibui oleh KPK, karena menerima gelontoran dana dari BI, sebanyak 31.5 milyar, yang dibagi ke seluruh anggota Komisi IX. Belum usai peristiwa aitu, Agus Chondro (PDIP), mengaku menerima uang 500 juta rupiah, saat menjelang pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, Miranda Gultom.
Belum lagi, kasus sogok yang akan banyak menyeret fihak-fihak yang terkait, yaitu kasus pelabuhan Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan. Seorang anggota DPR, yang paling nyohor, yang mempunyai istri seorang artis dangdut, Al-Amin (PPP), sekarang menghadapi proses pengadilan Tipikor, karena menerima sogok. Waktu di tangkap oleh tim KPK, ia berada di sebuah hotel mewah, Ritz Carlton, bersama dengan seorang wanita. Tapi, anggota dewan yang mempunyai nama yang bagus ‘Al-Amin’, tak sedikit pun merasa gundah, ketika digelandang oleh Tim KPK.
Sepanjang pemerintahan SBY/JK, pemberantasan korupsi terus merambah ke mana-mana, termasuk menyeret Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, dan besan SBY, yang ikut menjadi tersangka, Aulia Pohan, karena dia ikut mengambil keputusan yang mengeluarkan dana YPI, 100 milyar rupiah, yang dibagi-bagi ke mana-mana termasuk anggota legislative. Kasus BI ini, selain berkenaan dengan dana BLBI, yang melibatkan sejumlah tokoh di BI, juga ada kaitannya dengan pemilihan Deputi Gubernur BI, Miranda Gultom, pembuatan UU BI, yang menyeret sejumlah tokoh, termasuk anggota dewan.
Di Indonesia memang negeri ajaib. Korupsi sudah mewabah. Ahli kriminilogi, Mulyana W.Kusumah, masuk rumah prodeo, karena korupsi di KPU. Prof. Nazaruddin Syamsuddin, ahli politik,yang menjadi Ketua KPU, juga masuk bui. Karena korupsi. Prof.Romli Atmasasmita, pakar dibidang anti korupsi, sekarang di tahan, karena dituduh korupsi, yang merugikan negara sebesar 400 milyar. Belum lagi, menteri, gubernur dan bupati, sekarang sudah banyak yang menjadi penghuni hotel prodeo. Mereka semuanya masuk bui, karena menggelapkan uang negara. Bahkan, ada yang lebih ajaib, di mana seorang Menteri Agama, Said Agil Munawar (zaman Mega), juga masuk bui, dan menjadi penghuni hotel prodeo, karena korupsi. Lengkap sudah. Hari-hari berikutnya masih akan banyak yang menyusul menjadi penghuni hotel prodeo. karena mencuri uang Negara.*
Jadi sangat tidak fair jika menyalahkan orang yang golput, sementara tidak memperbaiki system yang bobrok. Golput semestinya menjadi alat koreksi bagi para pengelola negara ini, termasuk elit partai politik.
Daulat Rakyat Ditangan Oportunis
Dengan system demokrasi liberal seperti sekarang ini, tidak akan memberi perubahan berarti dalam perpolitikan di Indonesia, termasuk tidak banyak memberi manfaat bagi kemaslahatan umat. Demokrasi liberal kapitalis yang bersandar pada kebebasan dan materialisme, akan selalu menjadi “kanibal”. Para pemilik modal akan terus mengeksploitasi kamum miskin dan pekerja dan yang kuat akan menindas yang lemah, sementara pejabat dan elit politik masih akan terus terperangkap dalam kolusi dan korupsi..
Meski penetapan anggota legislative dan eksekutif berdasarkan suara terbanyak, namun tidak ada jaminan bahwa figure yang terpilih adalah orang-orang yang amanah. Selain karena system pencalonan, baik legislative maupun eksekutif masih dikuasai parpol, juga karena mayoritas pemilih masih pragmatis dan tradisional (fanatisme dan primordial).
Dengan realitas seperti itu, maka anggota dewan yang selama ini lahir dari kolusi, nepotisme dan koncoisme para elit politik akan tergeser dan digantikan tokoh-tokoh lokal dan punya modal. Meski lahir dari ‘rahim’ yang berbeda, namun kualitas, kapabilitas dan integritasnya kemungkinan tidak jauh berbeda.
Dengan pendekatan pragmatisme, fanatisme dan primordialisme, seorang caleg yang tidak kapabel tapi punya modal (uang), bisa melenggang masuk ke legislatif.
Dari penuturan sejumlah caleg dan pemantauan di masyarakat, mayoritas pemilih menjatuhkan pilihan berdasarkan tiga alasan yakni: Pertama, karena fanatisme terhadap seorang tokoh, baik tokoh nasional maupun lokal; Kedua, karena hubungan kekerabatan dan pertemanan; Ketiga, karena diberi bantuan materi baik secara pribadi maupun kelompok.
Selain sikap pragmatis secara implisit juga mengangdung makna apatis- skeptis. Sebagian masyarakat tidak lagi percaya pada fungsi dan peran anggota dewan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kalau pun terpaksa memilih seorang caleg bukan lagi berdasarkan pertimbangan rasionalitas tapi karena imbalan materi, kerabat dan fanatisme buta.
Dengan mengabaikan pertimbangan kualitas, kapabilitas dan integritas dalam memilih caleg, maka kedaulatan rakyat akan kembali tergadai di tangan orang-orang ‘sakit’, ‘buta’ dan ‘tuli’ dan terperangkap di lingkaran oportunis-pragmatis.

Pers dan LSM Gadungan

Posted in opini on Februari 17, 2009 by adit

Waspadai Aktivis dan Pers Gadungan

Gerakan reformasi yang menumbangkan pemeritahan otoriter Orde Baru (Orba) tahun 1998, juga telah membuka kran keterbukaan dan kebebasan informasi. Pers yang semula berada dalam tekanan dan kontrol penguasa, kini semakin bebas melaksanakan tugas-tugas jurnalistik.

Di zaman Orde Baru, “haram” hukumnya memberitakan penyimpangan penguasa. Pers maupun aktivis yang berani mengungkap hal-hal yang dianggap mendiskreditkan penguasa, maka resikonya adalah “mati”. Mati dalam arti dibredel atau diculik dan dipenjarakan maupun mati dalam arti sesungguhnya (dibunuh).

Meski menyoroti penyimpangan penguasa sudah tidak “diharamkan” lagi, namun praktek kesewenang-wenangan, penindasan, intimidasi hingga pembunuhan terhadap rakyat masih kerap terjadi, seperti yang dialami almarhum Munir (aktivis HAM yang dihabisi oleh oknum Pilot Garuda Indonesia, Polly Carpus)

Terlepas dari arogansi, kesewenang-wenangan, intimidasi, dan penindasan yang masih kerap dilakukan penguasa, namun harus diakui arus keterbukaan dan kebebasan semakin tak terbendung.

Sayangnya, arus keterbukaan dan kebebasan ini ternyata juga membawa wabah penyakit yang meresahkan. Praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang masih tumbuh subur juga dimanfaatkan sebagain orang sebagai lahan garapan.

Tak heran jika Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan penerbitan tumbuh bagai jamur dimusim hujan. LSM dan penerbitan yang betul-betul concern terhadap pemberdayaan masyarakat dan sosial kontrol tentu patut didukung semua pihak.

Sebaliknya, patut diwaspadai munculnya aktivis-aktivis LSM dan pers gadungan. Disinyalir ada oknum yang mengaku “aktivis” LSM tapi hanya sebatas papan nama, selain tidak punya program dan aktivitas pemberdayaan masyarakat juga tak jarang justru menjadikan “masalah” sebagai lahan bargaining untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Demikian pula halnya dengan pers, tak sedikit yang mengaku jurnalis/wartawan hanya dengan modal ID Card (kartu pers) yang kadang sudah usang. Dalam komunitas pers, wartawan jenis ini sering dijuluki WTS (Wartawan Tanpa Surat Kabar) atau Muntaber (Muncul Tanpa Berita).

Terlepas dari misi apa yang dibawa dibalik “klaim diri sebagai wartawan” tersebut, tindakan para WTS dan wartawan Muntaber itu selain merusak citra pers juga merupakan pembohongan terhadap publik.

Dari segi pemaknaan kata, wartawan berarti orang yang melakukan pewartaan atau memiliki media dan karya jurnalistik. Artinya, seseorang bisa dikatakan wartawan/jurnalis jika yang bersangkutan melakukan kegiatan jurnalis meliputi; mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media cetak maupun media elektronik (Pasal 1 UU. No. 40/1999 tentang pers).

Dengan berdasar ketentuan umum dalam UU No. 40/1999 tersebut, seseorang tidak bisa lagi dikatakan wartawan (pers) jika media tempatnya bekerja sudah tidak terbit (media cetak) atau melakukan penyiaran (media elektronik) secara teratur.

Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 UU. No. 40/1999 juga ditegaskan bahwa, wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Artinya, seorang wartawan bebas memilih untuk menjadi anggota salah satu organisasi wartawan semisal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan organisasi waratawan resmi lainnya. Keanggotaan ini juga harus dibuktikan dengan kartu dan nomor anggota dari organisasi wartawan yang dipilihnya.

Sementara Pasal 2 menegaskan bahwa, wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dalam KEJ PWI pada intinya menegaskan bahwa, wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik harus menempuh cara-cara yang sopan dan terhormat (Pasal 9) dan mengedepankan pemberitaan yang jujur, adil dan berimbang/cover both sides (Pasal 5).

Jika ada orang yang mengaku wartawan tapi tidak memiliki media penerbitan/penyiaran atau tidak lagi membuat dan menerbitkan/menyiarkan karya jurnalistik maka yang bersangkutan tersmasuk wartawan/jurnalis gadungan.

Karenanya, masyarakat dan sumber berita harus berani menolak untuk melayani waratawan jenis ini. Dan, jika sampai melakukan pemerasan, maka yang bersangkutan sudah sepantasnya dilaporkan ke polisi, sebab perbuatan seperti itu sudah masuk tindak pidana.***

Kejahatan atas kemanusiaan

Posted in Uncategorized on Januari 10, 2009 by adit

Wajar kalau dunia mengutuk Zionis  Israel, sebab apa yang dilakukan terhadap bangsa palestinya, bukan masalah pembataian umat Islam tetapi kejahatan atas kemanusiaan yang masuk kategori terorisme negara dan pelanggaran HAM. Apa yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina jauh lebih biadab dibanding pembataian bangsa Yahudi oleh Nazi-Hitler pada perang dunia II. Pertanyaannya, kenapa Amerika Serikat yang selama ini mengobarkan perang terhadap teroris dan menggembor-gemborkan penegakan HAM tidak bisa bertindak? Apakah karena teroris dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Zionis Israel tidak masuk kategori sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Atau  isu teroris dan HAM memang hanya merupakan alat bagi Amerika Serikat dan Israel untuk melakukan penjajahan terhadap dunia Islam.

Menyikapi pembantaian umat Islam di Plestina oleh Zionis Israel ditanggapi berbeda oleh kalangan umat Islam sendiri, meski sebagian besar  umat Islam dan masyarakat dunia mengecam danmengutuk kebiadaban Israel tersbut,  namun ada sebagian kecil umat Islam,  ulama dan penguasa muslim justru tidak memberi reaksi bahkan ada cenderung justru menyalahkan hams dan orang-orang yang berdemonstrasi menentang kebiadaban Israel tersebut.

Hikmah yang bisa dipetik dari trgaedi kemanusiaan di Palestina adalah perlunya umat Islam bersatu  dalam sistem pemerintahan menyeluruh tanpa memandang mashab. Sebab hanya dengan persatua umat Islam yang didung dengan kesalehan, kecerdasan intlektual, kemapanan ekonimi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan yeknologi, Islam bisa meraih kembali kejayaannya.

Selain itu, dengan tragedi kemusiaan di Palestinna juga dapat menjadi petunjuk siapa-siapa yang munafik dan penghianat. Hanya Allah yang Maha Tahu

Hello world!

Posted in Uncategorized on Januari 10, 2009 by adit

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.